SIDANG KODE ETIK OKNUM ANGGOTA POLRES BLITAR KOTA BERUJUNG TUNTUTAN PTDH, TERPERIKSA AJUKAN BANDING.

banner 120x600

BLITAR – Proses penegakan disiplin dan kode etik di lingkungan Kepolisian kembali menjadi sorotan. Seorang anggota Polres Blitar Kota berinisial A.D.W. menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait dugaan pelanggaran perilaku berupa perselingkuhan yang menyeret namanya.

Sidang kode etik tersebut digelar pada Selasa (17/11/2026), bertempat di Gedung Patriatama Polres Blitar Kota. Dalam proses persidangan, perkara yang melibatkan anggota kepolisian tersebut dikabarkan berujung pada tuntutan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, tuntutan PTDH tersebut menjadi salah satu poin penting dalam proses pemeriksaan etik terhadap A.D.W. Sanksi tersebut merupakan bentuk tindakan tegas yang dapat dijatuhkan terhadap anggota Polri apabila terbukti melakukan pelanggaran berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi Polri.

Meski demikian, proses penanganan perkara ini belum mencapai tahap akhir. Pasalnya, anggota yang bersangkutan dikabarkan menyatakan keberatan terhadap hasil persidangan dan memilih menempuh upaya banding sesuai mekanisme yang berlaku.

Dengan adanya pengajuan banding tersebut, perkara ini masih harus melalui tahapan pemeriksaan lanjutan. Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, sidang banding direncanakan berlangsung sekitar satu bulan mendatang.

Artinya, keputusan yang berkaitan dengan status keanggotaan A.D.W. masih menunggu proses lanjutan serta keputusan akhir dari mekanisme penegakan kode etik Polri.

HUMAS POLRES BLITAR KOTA BELUM MEMBERIKAN KETERANGAN TERKAIT HASIL SIDANG.

Untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus memperoleh penjelasan resmi mengenai hasil persidangan, awak media berupaya melakukan konfirmasi kepada Kasi Humas Polres Blitar Kota, Samsul.

Saat dimintai keterangan mengenai perkembangan dan hasil sidang kode etik terhadap anggota berinisial A.D.W. tersebut, Samsul menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti hasil persidangan.

“Saya tidak tahu, nanti saya sampaikan,” ungkap Samsul saat dikonfirmasi awak media.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai hasil sidang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan dalam penanganan perkara tersebut.

Redaksi memandang penting adanya keterbukaan informasi dari institusi kepolisian, terutama menyangkut proses penegakan kode etik yang menjadi perhatian masyarakat.

Penjelasan resmi diperlukan agar tidak muncul spekulasi maupun kesimpangsiuran informasi mengenai perkembangan perkara tersebut.

TRANSPARANSI PENEGAKAN ETIK POLRI JADI PERHATIAN PUBLIK.

Penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan anggota kepolisian tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban individu; tetapi juga menyangkut integritas, profesionalitas, serta upaya menjaga kehormatan institusi Polri di mata masyarakat.

Sebagai aparat penegak hukum, setiap anggota Polri dituntut untuk menjunjung tinggi etika profesi, menjaga perilaku, serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang mencederai nilai-nilai tersebut perlu ditangani secara serius, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, hak anggota yang menjalani proses pemeriksaan untuk menyampaikan keberatan maupun mengajukan banding juga harus dihormati. Mekanisme tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum internal yang harus berjalan secara profesional dan menjamin kepastian prosedur.

Masyarakat kini menantikan kejelasan mengenai tindak lanjut perkara tersebut, termasuk hasil proses banding serta keputusan akhir yang nantinya ditetapkan oleh pejabat berwenang.

Publik berharap penegakan kode etik di lingkungan Polri tidak berhenti pada proses persidangan semata; melainkan benar-benar menjadi instrumen untuk menjaga integritas, meningkatkan kedisiplinan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh keterangan resmi dan konfirmasi lanjutan dari pihak Polres Blitar Kota maupun pihak terkait lainnya. Perkembangan proses banding akan terus diikuti guna menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.team

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Secret Link