Daerah  

Proyek Aspal Rp623 Juta Jalan Wukirharjo–Dagangan Dipertanyakan, Independensi Core Drill dan Mutu Pekerjaan Jadi Sorotan.

banner 120x600

TUBAN – Pengujian mutu pengaspalan Jalan Ruas Wukirharjo–Dagangan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, memunculkan sejumlah pertanyaan serius. Persoalan bukan hanya menyangkut pelaksanaan uji core drill, tetapi juga transparansi penentuan titik pengambilan sampel, objektivitas pemeriksaan, hingga kepastian kualitas pekerjaan yang dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2026.

Pengujian core drill yang dilakukan ketika pekerjaan memasuki tahap akhir menjadi perhatian tersendiri. Pasalnya, pemeriksaan mutu seharusnya tidak sekadar menjadi tahapan pelengkap setelah pekerjaan fisik hampir selesai, melainkan bagian penting dari mekanisme pengendalian kualitas yang harus dapat dipertanggungjawabkan Rabu,(18/11/2026).

Persoalan lain yang perlu mendapat penjelasan adalah penentuan titik pengambilan sampel yang terkesan mengikuti lokasi pilihan pihak pelaksana pekerjaan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai independensi pemeriksaan.

Apakah titik pengujian ditentukan berdasarkan metode teknis yang objektif dan representatif, atau justru mengikuti lokasi yang telah ditentukan sebelumnya?

Hal ini penting karena hasil core drill menjadi salah satu instrumen untuk mengetahui ketebalan lapisan aspal dan menilai kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak.

Penggunaan alat core drill tidak otomatis membuktikan bahwa kualitas seluruh pekerjaan telah memenuhi standar. Harus ada kejelasan mengenai jumlah titik pengambilan sampel, metode penentuan lokasi, hasil pengukuran ketebalan, serta pengujian laboratorium apabila dipersyaratkan.

Durasi pemeriksaan yang berlangsung hanya beberapa jam juga perlu disertai penjelasan mengenai cakupan dan prosedur pengujian.

Sebab, yang menjadi ukuran bukan sekadar kegiatan pengambilan sampel, melainkan validitas hasil pemeriksaan yang dapat mewakili kualitas pekerjaan secara keseluruhan.

Jangan sampai pengujian hanya menghasilkan dokumentasi kegiatan, sementara data teknis yang menjadi dasar penilaian kualitas justru tidak diketahui secara terbuka.

Dengan nilai kontrak sebesar Rp623.410.000 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026, pekerjaan tersebut wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.

Masyarakat berhak mengetahui apakah kualitas pengaspalan benar-benar sesuai dengan ketebalan, volume, dan spesifikasi teknis yang telah diperjanjikan.

Dinas PUPR Kabupaten Tuban perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai siapa yang menentukan titik core drill, berapa jumlah sampel yang diambil, bagaimana metode pemilihan lokasi pemeriksaan, serta berapa hasil pengukuran ketebalan aspal yang diperoleh.

Termasuk apakah hasil pengujian telah dituangkan dalam laporan resmi, berita acara pemeriksaan, dan dokumen pengendalian mutu sebagai dasar penerimaan pekerjaan.

Jika seluruh hasil pemeriksaan telah memenuhi spesifikasi, tidak ada alasan untuk menutup informasi teknis yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban proyek kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, harus ada evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan kontrak serta peraturan yang berlaku.

Pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian fisik dan penyerapan anggaran. Kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas utama karena masyarakat membutuhkan jalan yang kuat, aman, dan memiliki daya tahan sesuai perencanaan.

Pengawasan tidak cukup hanya dengan melakukan pengambilan sampel. Harus ada kepastian bahwa setiap tahapan pekerjaan telah memenuhi persyaratan teknis dan hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, Dinas PUPR Kabupaten Tuban dituntut memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemeriksaan dan hasil pengujian core drill Jalan Wukirharjo–Dagangan. Transparansi tersebut penting untuk menjawab pertanyaan publik sekaligus memastikan penggunaan APBD tidak hanya menghasilkan pekerjaan yang terlihat selesai, tetapi juga memenuhi kualitas sebagaimana mestinya.

Hingga berita ini disusun, media masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Dinas PUPR Kabupaten Tuban maupun pihak pelaksana pekerjaan terkait mekanisme serta hasil pengujian tersebut.

Uang rakyat harus menghasilkan kualitas, bukan sekadar menyisakan laporan bahwa pekerjaan telah selesai. Sebab, jalan yang tampak mulus belum tentu menjamin ketebalan dan mutu aspal sesuai spesifikasi. Pembuktiannya ada pada hasil pengujian yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Secret Link