
TUBAN – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek rehabilitasi Cek Dam Desa Tluwe, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, memasuki babak penyidikan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban kini tengah mendalami sejumlah aspek pelaksanaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2024 dengan nilai pagu mencapai Rp2,8 miliar.
Peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan tersebut menandai langkah serius aparat penegak hukum dalam menelusuri dugaan penyimpangan pada proyek infrastruktur pengairan tersebut. Penyidik kini berupaya mengungkap secara menyeluruh proses pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Langkah penyidikan itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: PRINT-1437/M.5.33.4/Fd.2/10/2026 tertanggal 13 Oktober 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri Tuban, Ujang Sutisna, menyampaikan bahwa perkara tersebut telah resmi memasuki tahap penyidikan. Pada tahap ini, tim penyidik tengah fokus mendalami alat bukti, memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, serta menyusun konstruksi hukum guna memastikan fakta perkara secara komprehensif.
Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi pun telah dilakukan oleh tim penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tuban. Pihak-pihak yang dimintai keterangan disebut meliputi jajaran pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR-PRKP) Kabupaten Tuban, pihak rekanan atau kontraktor pelaksana, hingga pihak pemerintahan desa setempat.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penelusuran terhadap berbagai tahapan pelaksanaan proyek, termasuk mekanisme administrasi, dokumen kontrak, pelaksanaan teknis pekerjaan, serta pertanggungjawaban keuangan yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi Cek Dam Desa Tluwe.
Anggaran Rp2,8 Miliar Menjadi Fokus Penelusuran, Proyek rehabilitasi Cek Dam Desa Tluwe merupakan kegiatan infrastruktur yang berkaitan dengan kebutuhan pengairan dan menunjang sektor pertanian masyarakat.
Dengan nilai anggaran yang mencapai Rp2,8 miliar, pelaksanaan proyek tersebut menjadi penting untuk ditelusuri secara transparan, baik dari sisi tata kelola anggaran maupun kesesuaian hasil pekerjaan dengan perencanaan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Dalam proses penyidikan, sejumlah aspek yang perlu dibuktikan meliputi kesesuaian volume pekerjaan, kualitas material, spesifikasi teknis, realisasi pelaksanaan di lapangan, hingga dokumen pertanggungjawaban anggaran.
Apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, hal tersebut harus ditelusuri berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Pemeriksaan dokumen, keterangan saksi, serta pendalaman teknis menjadi bagian penting untuk mengungkap apakah pelaksanaan proyek telah sesuai dengan ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan.
Penyidik Dalami Potensi Kerugian Keuangan Negara ,Selain pemeriksaan saksi dan dokumen, penyidik Kejari Tuban juga masih melakukan pendalaman terkait potensi kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut. Proses penghitungan kerugian negara menjadi salah satu aspek penting yang harus didukung hasil pemeriksaan serta audit dari pihak berwenang.
Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai besaran kerugian keuangan negara maupun penetapan tersangka dalam perkara tersebut.
Penyidik masih bekerja untuk mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek dan menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila unsur tindak pidana terbukti terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah.
Publik Menunggu Kejelasan dan Transparansi Penegakan Hukum, Perkembangan penyidikan dugaan korupsi rehabilitasi Cek Dam Desa Tluwe menjadi perhatian karena proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran daerah pada prinsipnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
Masyarakat berharap penanganan perkara tersebut dapat berjalan secara profesional, transparan, dan objektif, sehingga setiap fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek dapat terungkap secara terang.
Pengusutan perkara ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Publik akan terus mengikuti perkembangan penyidikan serta mengupayakan konfirmasi kepada pihak Kejaksaan Negeri Tuban dan instansi terkait guna memperoleh informasi lanjutan mengenai proses penanganan perkara tersebut.
Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Proses penyidikan merupakan tahapan penegakan hukum untuk mengungkap dugaan tindak pidana, sedangkan penentuan kesalahan seseorang merupakan kewenangan pengadilan berdasarkan proses hukum yang berlaku.red



