Daerah  

Proyek TPT Jalan Widang–Rengel Tuban Jadi Sorotan; Transparansi, Keselamatan Pekerja dan Kualitas Bangunan Dipertanyakan.

banner 120x600

 

 

TUBAN – Pelaksanaan proyek pembangunan Tanggul Penahan Tanah (TPT) di jalan poros Widang–Rengel, tepatnya di Dusun Nawangan, Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, menjadi perhatian dan sorotan masyarakat.

Proyek yang disebut merupakan pekerjaan Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan dilaksanakan oleh kontraktor Timbul Jaya tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan terkait transparansi informasi kegiatan, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hingga kesesuaian spesifikasi teknis konstruksi.

Sorotan tersebut muncul setelah dilakukan pemantauan langsung di lokasi pekerjaan pada Jumat (20/11/2026). Dari hasil pengamatan di lapangan, terdapat beberapa kondisi yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius serta penjelasan terbuka dari pihak pelaksana maupun instansi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pembangunan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek pembangunan TPT itu memiliki volume panjang sekitar 700 meter dengan ketinggian 2 meter. Namun, saat dilakukan pemantauan, tidak terlihat papan informasi proyek yang terpasang di sekitar lokasi pekerjaan.

Ketiadaan papan informasi tersebut menjadi salah satu hal yang patut dipertanyakan. Sebab, papan informasi proyek merupakan sarana keterbukaan kepada masyarakat untuk mengetahui identitas kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, hingga nama perusahaan yang bertanggung jawab sebagai kontraktor pelaksana.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran negara, transparansi bukan sekadar pelengkap administrasi; melainkan bagian penting dari prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran digunakan, bagaimana pekerjaan dilaksanakan, serta apakah hasil pembangunan sudah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Selain persoalan keterbukaan informasi, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi perhatian. Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas pembangunan tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) secara memadai.

Salah satu kondisi yang menjadi sorotan adalah pekerja yang melakukan pemecahan batu terlihat tidak menggunakan sepatu keselamatan atau safety shoes. Padahal, pekerjaan tersebut memiliki potensi risiko kecelakaan yang cukup tinggi; mulai dari tertimpa material, terkena serpihan batu, hingga mengalami cedera akibat benturan benda keras.

Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas. Keselamatan pekerja merupakan aspek mendasar dalam setiap pekerjaan konstruksi yang tidak boleh diabaikan demi mengejar target penyelesaian proyek. Penyediaan APD, pengawasan penggunaan perlengkapan keselamatan, serta penerapan prosedur kerja yang aman harus menjadi bagian dari tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan.

Publik pun mempertanyakan sejauh mana pengawasan penerapan K3 dilakukan di lokasi tersebut. Apakah seluruh pekerja sudah mendapatkan perlengkapan keselamatan sesuai risiko pekerjaan, dan apakah pihak pengawas telah memastikan standar keselamatan benar-benar diterapkan selama kegiatan pembangunan berlangsung?
Tidak hanya menyangkut keselamatan pekerja, kondisi fisik konstruksi TPT juga perlu mendapatkan pemeriksaan secara teknis.

Ketinggian bangunan yang terlihat di lapangan menjadi perhatian karena diduga belum mencapai ukuran 2 meter sebagaimana volume pekerjaan yang diinformasikan.

Dugaan tersebut tentu tidak boleh langsung dijadikan kesimpulan sebelum dilakukan pengukuran secara teknis oleh pihak yang berkompeten. Namun, kondisi ini perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap kesesuaian dimensi bangunan dengan gambar perencanaan, spesifikasi teknis, dokumen kontrak, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pemeriksaan juga perlu mencakup kualitas material dan metode pelaksanaan konstruksi. Mengingat pekerjaan berlangsung di kawasan yang dilaporkan dalam kondisi terendam air, masyarakat mempertanyakan apakah tahapan pemasangan batu, kondisi dasar bangunan, serta metode pengerjaan yang diterapkan sudah sesuai dengan standar teknis konstruksi.

Hal tersebut penting untuk diperhatikan karena Tanggul Penahan Tanah memiliki fungsi menahan tekanan tanah dan menjaga kestabilan area di sekitarnya. Kekuatan bangunan tidak cukup dinilai hanya dari tampilan fisik yang terlihat setelah pekerjaan selesai; tetapi harus dipastikan melalui kesesuaian material, metode konstruksi, dimensi, dan kualitas pengerjaan berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku.

Kekhawatiran terhadap hasil pembangunan juga disampaikan salah seorang warga setempat berinisial SN. Ia menyayangkan kondisi pengerjaan yang menurut pengamatannya perlu mendapatkan perhatian lebih, khususnya terkait pemasangan material di area yang masih terendam air.

“Coba dilihat proyek bangunan seperti itu apakah bisa kuat dan tahan lama. Karena dalam pengerjaan material terendam air, tetapi tetap saja dikerjakan dan dipasang batu-batu tersebut,” ungkap SN.

Pernyataan warga tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian masyarakat terhadap kualitas pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Warga berharap pekerjaan yang menggunakan anggaran negara tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik dan target waktu; tetapi juga benar-benar memperhatikan kekuatan, keamanan, serta manfaat bangunan dalam jangka panjang.

Masyarakat tidak menginginkan pembangunan yang baru selesai dikerjakan justru menimbulkan persoalan di kemudian hari akibat kualitas konstruksi yang tidak sesuai harapan. Karena itu, pengawasan sejak awal hingga pekerjaan dinyatakan selesai menjadi hal penting untuk memastikan setiap tahapan dilaksanakan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas sejumlah kondisi dan pertanyaan yang muncul di lapangan, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur selaku instansi yang disebut bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut diminta segera memberikan penjelasan dan melakukan pemeriksaan langsung. Konsultan pengawas serta pihak-pihak terkait juga diharapkan tidak hanya mengandalkan laporan administrasi atau progres pekerjaan, tetapi benar-benar melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik konstruksi di lokasi.

Pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kelengkapan administrasi dan transparansi informasi proyek, kesesuaian volume panjang serta tinggi bangunan, kualitas material, metode pelaksanaan, hingga penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen kontrak maupun spesifikasi teknis, pihak terkait diharapkan segera mengambil langkah evaluasi dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan terhadap proyek pembangunan yang menggunakan uang negara harus dilaksanakan secara serius, profesional, dan transparan. Jangan sampai pekerjaan hanya dinilai dari sejauh mana bangunan telah berdiri atau seberapa cepat proyek diselesaikan; sementara aspek mutu, keselamatan, dan kesesuaian spesifikasi justru luput dari perhatian.

Setiap rupiah anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil pembangunan yang berkualitas, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Transparansi informasi, keselamatan pekerja, serta mutu konstruksi merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

Masyarakat juga berhak memperoleh informasi mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengawasan, serta pemeriksaan kualitas pekerjaan tersebut. Dengan demikian, apabila terdapat persoalan di lapangan, penyelesaiannya dapat dilakukan secara jelas dan tidak saling melempar tanggung jawab.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak kontraktor Timbul Jaya maupun Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur terkait sejumlah dugaan dan kondisi pekerjaan yang menjadi sorotan tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, dan hak jawab kepada kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, maupun instansi terkait guna memperoleh penjelasan yang lengkap dan berimbang. Setiap keterangan resmi dari pihak-pihak terkait akan menjadi bagian penting dalam melengkapi pemberitaan selanjutnya.

Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan kepentingan publik; dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati hak setiap pihak untuk memberikan penjelasan.red

 

 

 

 

Penulis: Anggoro.Editor: Achiru ana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Secret Link