
JAKARTA – Putusan tegas dijatuhkan Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Dalam sidang etik yang berlangsung selama sembilan jam, Eko Hadi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan terkait aktivitas akses ilegal atau illegal access dengan memanfaatkan perangkat teknologi milik Polri.
Keputusan tersebut menjadi pukulan serius bagi perjalanan karier Eko Hadi di institusi kepolisian. Namun, proses etik yang dijalaninya belum sepenuhnya berakhir. Eko Hadi disebut akan mengajukan banding atas putusan yang telah dijatuhkan majelis.
Di hadapan majelis, Eko Hadi juga disebut menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas perbuatan yang menjadi dasar pemeriksaan etik tersebut.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, mengungkapkan bahwa pernyataan penyesalan itu disampaikan setelah persidangan berakhir.
“Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Choirul Anam kepada wartawan di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Sidang KKEP tersebut berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga sekitar pukul 18.00 WIB. Majelis memeriksa sembilan orang saksi untuk mendalami perkara, termasuk saksi yang dihadirkan oleh pihak Eko Hadi guna memberikan keterangan yang meringankan.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, putusan majelis didasarkan pada hasil pemeriksaan serta fakta yang terungkap selama persidangan.
Ia menyebut Eko Hadi dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access.
“Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KEPP, didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, yakni terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access,” jelas Trunoyudo.
Lebih lanjut, pelanggaran tersebut berkaitan dengan penggunaan akses maupun perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang dinilai tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
“(EHS) melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural,” imbuhnya.
Putusan PTDH dan Upaya Banding
Dijatuhkannya sanksi PTDH menandai berakhirnya proses pemeriksaan etik tingkat pertama terhadap Eko Hadi. Putusan tersebut sekaligus menunjukkan konsekuensi institusional atas pelanggaran kode etik yang dinyatakan terbukti oleh majelis.
Meski demikian, rencana pengajuan banding menjadi tahapan yang patut dicermati. Upaya tersebut memberikan ruang bagi pihak terperiksa untuk menyampaikan keberatan terhadap putusan melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan penegakan kode etik Polri.
Dengan demikian, perkembangan selanjutnya tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan putusan PTDH, tetapi juga proses pemeriksaan atas upaya banding yang akan ditempuh.
Dugaan Penyadapan Menjadi Perhatian Publik
Kasus ini turut menyita perhatian karena dikaitkan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Dalam informasi yang tercantum pada naskah sumber, perkara tersebut disebut melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri. Nama yang disebut antara lain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Informasi tersebut juga menyebut adanya penempatan sejumlah pihak di tempat khusus di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet Uliandi dikabarkan belum menjalani penahanan karena masih dalam masa pemulihan kesehatan.
Dugaan praktik penyadapan itu disebut berlangsung sejak 2025 dan baru terungkap pada akhir Oktober 2026, setelah muncul perintah untuk menghapus hasil penyadapan.
Meski demikian, informasi mengenai status hukum dan keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara tersebut perlu didasarkan pada keterangan resmi aparat penegak hukum.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut penggunaan kewenangan dan fasilitas teknologi kepolisian. Penggunaan akses internal institusi tanpa prosedur yang sah berpotensi menimbulkan persoalan mendasar terkait pengawasan, profesionalitas, serta akuntabilitas aparat penegak hukum.
Kini, putusan PTDH terhadap Eko Hadi telah dijatuhkan. Publik menunggu perkembangan proses banding sekaligus kejelasan penanganan dugaan perkara penyadapan yang menjadi latar belakang kasus tersebut.red



