
MOJOKERTO – Dugaan adanya aktivitas sabung ayam di wilayah Desa Temon, Kabupaten Mojokerto, menjadi perhatian dan memunculkan harapan agar aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret.
Informasi yang berkembang tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari jajaran Polres Mojokerto; terutama untuk memastikan kebenaran dugaan aktivitas di lapangan serta menelusuri kemungkinan adanya unsur perjudian.
Berdasarkan informasi dari salah satu sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, terdapat dugaan aktivitas sabung ayam di wilayah tersebut Kamis,(19/11/2026).
Informasi ini menjadi bahan awal yang perlu diverifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang; baik menyangkut keberadaan lokasi, waktu pelaksanaan, bentuk kegiatan, maupun kemungkinan adanya praktik taruhan yang dapat mengarah pada tindak pidana perjudian.
Munculnya informasi tersebut tentu tidak boleh langsung dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana. Namun, dugaan yang disampaikan masyarakat juga tidak sepatutnya diabaikan tanpa penelusuran. Diperlukan pemeriksaan secara objektif agar fakta di lapangan dapat diketahui secara jelas dan tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Dalam hal ini, jajaran Polres Mojokerto diharapkan segera memberikan perhatian melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dengan melakukan pendalaman informasi dan pengecekan langsung terhadap lokasi yang dimaksud. Langkah tersebut penting untuk mengetahui apakah benar terdapat aktivitas sabung ayam; sekaligus memastikan apakah kegiatan tersebut mengandung unsur taruhan, perjudian, atau bentuk pelanggaran hukum lainnya.
Tidak hanya Satreskrim, Polsek yang membawahi wilayah hukum Desa Temon juga diharapkan mengambil peran aktif dalam melakukan pemantauan dan koordinasi.
Sebagai aparat yang bersentuhan langsung dengan wilayah masyarakat, jajaran Polsek diharapkan dapat membantu memastikan kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan; serta segera menyampaikan informasi kepada Polres apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Pengecekan lapangan menjadi langkah penting agar penanganan persoalan tidak hanya berhenti pada informasi atau laporan yang berkembang.
Aparat perlu memastikan kondisi sebenarnya, mengumpulkan keterangan yang relevan, serta melakukan tindakan sesuai kewenangan apabila ditemukan bukti yang cukup. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kepastian bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum benar-benar ditindaklanjuti.
Selain kepolisian, pemerintah daerah dan instansi terkait juga diharapkan ikut memberikan perhatian sesuai tugas masing-masing. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Temon dapat membantu melakukan koordinasi serta memberikan keterangan mengenai kondisi lingkungan; sementara Satpol PP Kabupaten Mojokerto dapat menjalankan fungsi pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai kewenangannya.
Koordinasi lintas instansi diperlukan untuk memastikan situasi wilayah tetap aman dan kondusif. Jangan sampai persoalan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat dibiarkan tanpa kejelasan; sementara warga membutuhkan kepastian, perlindungan, dan lingkungan yang terbebas dari aktivitas yang melanggar hukum.
Dalam rangka memperoleh informasi yang berimbang, konfirmasi dan koordinasi juga ditujukan kepada AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam. Penjelasan dari pihak kepolisian diperlukan untuk mengetahui sejauh mana informasi dugaan aktivitas sabung ayam di Desa Temon telah diterima; apakah sudah dilakukan pemantauan atau pengecekan, serta bagaimana langkah yang akan ditempuh apabila ditemukan indikasi praktik perjudian.
Publik juga berharap adanya penjelasan mengenai kemungkinan keterlibatan jajaran Satreskrim dan Polsek setempat dalam melakukan penelusuran langsung. Apabila diperlukan, koordinasi dengan instansi pemerintah terkait juga diharapkan dapat dilakukan agar penanganan berjalan secara menyeluruh dan sesuai kewenangan masing-masing.
Konfirmasi kepada AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam merupakan bagian dari upaya memperoleh keterangan resmi sekaligus memberikan ruang kepada institusi kepolisian untuk menjelaskan langkah yang akan dilakukan. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan atau menuduh pihak tertentu; melainkan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pelaksanaan fungsi kontrol sosial pers terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Masyarakat pada dasarnya mengharapkan penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih. Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya praktik perjudian, aparat diharapkan menindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan; termasuk mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang sah.
Penanganan juga harus dilakukan secara profesional dan transparan.
Tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum berdasarkan kedudukan, jabatan, maupun latar belakang seseorang. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara objektif; sementara pihak yang belum terbukti melakukan tindak pidana tetap harus mendapatkan perlindungan berdasarkan asas praduga tak bersalah.
Di sisi lain, masyarakat berharap aparat tidak menunggu sampai persoalan berkembang menjadi keresahan yang lebih luas. Respons cepat, pengecekan langsung, dan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Kehadiran kepolisian di tengah masyarakat seharusnya tidak hanya terlihat ketika terjadi penindakan; tetapi juga melalui upaya pencegahan, pengawasan, dan pelayanan terhadap setiap informasi yang disampaikan warga.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah jajaran Polres Mojokerto, khususnya Satreskrim dan Polsek setempat, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Penjelasan resmi dari AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam juga diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai respons kepolisian terhadap dugaan aktivitas di wilayah Desa Temon.
Masyarakat tidak meminta penegakan hukum dilakukan secara tergesa-gesa tanpa bukti; yang dibutuhkan adalah keseriusan aparat dalam memeriksa setiap informasi secara profesional dan tidak membiarkan dugaan pelanggaran tanpa kejelasan.
Apabila tidak ditemukan unsur pidana, hasil penelusuran perlu disampaikan secara proporsional; namun apabila ditemukan bukti pelanggaran, proses hukum harus berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Pada akhirnya, supremasi hukum harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Polres Mojokerto bersama instansi terkait diharapkan hadir memberikan kepastian, menjaga ketertiban, serta memastikan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat memperoleh penanganan yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.(Tim)



