
JAKARTA – Penyidikan dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara yang ditangani Bareskrim Polri kembali menjadi perhatian. Kali ini, penyidik menyasar sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang dikaitkan dengan mantan Irjen Eko Hadi Santoso. Lokasi tersebut diduga pernah difungsikan sebagai posko dan kini menjadi bagian dari pendalaman perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Penggeledahan dilakukan pada Selasa malam (17/11/2026), disertai olah tempat kejadian perkara (TKP). Langkah tersebut menandai adanya pengembangan penyidikan yang masih terus dilakukan kepolisian untuk menelusuri dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, membenarkan kegiatan penggeledahan tersebut. Ia menyebut rumah di Cipete itu merupakan lokasi yang digunakan oleh sosok berinisial EH atau Eko Hadi sebagai posko.
“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi),” ujar Susatyo kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Meski demikian, kepolisian belum mengungkap secara terbuka apa saja yang ditemukan penyidik selama proses penggeledahan. Informasi mengenai barang bukti yang mungkin diamankan maupun hasil olah TKP masih menunggu penjelasan resmi Bareskrim.
Susatyo menyampaikan bahwa perkembangan perkara akan dijelaskan lebih lanjut melalui konferensi pers.
Perhatian terhadap penggeledahan ini semakin besar karena waktunya bertepatan dengan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Eko Hadi di Gedung Propam Polri, Selasa (17/11/2026).
Dalam sidang yang berlangsung sekitar sembilan jam tersebut, majelis etik menjatuhkan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Eko Hadi. Sanksi itu dijatuhkan berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal yang sebelumnya menyeret namanya.
Dua perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang melibatkan mantan perwira tinggi Polri itu tengah bergulir dalam ranah penegakan etik dan penyidikan pidana. Namun, masing-masing perkara memiliki proses dan pembuktian hukum tersendiri.
Sebelumnya, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum. Penyidik juga mendalami dugaan akses ilegal serta penghapusan atau pemusnahan data elektronik.Sementara itu, penyidikan dugaan makar telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Penanganannya dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk Kapolri dengan fokus pada pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan sejumlah saksi.
Hingga perkembangan yang disampaikan pada 17 November 2026, penyidik belum mengumumkan adanya tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.
Penggeledahan rumah di Cipete kini menjadi salah satu titik penting yang dinantikan perkembangannya. Masyarakat menunggu kejelasan mengenai apa yang sebenarnya dicari penyidik, apakah terdapat barang bukti yang berkaitan dengan dugaan makar, serta bagaimana hasil pemeriksaan lokasi tersebut akan memengaruhi arah penyidikan.
Bareskrim Polri diharapkan segera menyampaikan hasil penggeledahan secara transparan dan berdasarkan fakta hukum. Sebab, perkara yang menyangkut dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara membutuhkan penanganan yang profesional, terbuka, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Hingga Rabu (18/11/2026), hasil penggeledahan dan perkembangan lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat masih menunggu keterangan resmi kepolisian.red



