
JAKARTA, Heboh! petisi mendesak agar ijazah dan riwayat pendidikan seluruh anggota DPR/ MPR RI dibuka ke publik menembus lebih dari 21 ribu tanda tangan. Merespons desakan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan seluruh data mengenai latar belakang anggota dewan sudah terbuka dan dapat diakses masyarakat melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dasco mengatakan informasi mengenai para anggota DPR ketika masih berstatus calon legislatif telah tersedia di KPU. “Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU sebenarnya itu terbuka,” kata Dasco dalam keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
la menjelaskan data calon anggota legislatif sebelum terpilih menjadi anggota DPR dapat dilihat melalui KPU. Menurutnya, informasi tersebut sudah tersedia dalam data pencalonan.
Menurut Dasco, masyarakat dapat memeriksa seluruh dokumen yang diserahkan para anggota parlemen sebelum menjabat sebagai wakil rakyat melalui lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
“Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU. Data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif, itu ada semua,” ujarnya.
Sebelumnya, petisi yang dibuat Farida Octavia melalui platform Change.org mendesak agar riwayat pendidikan seluruh anggota DPR dibuka kepada publik. Hingga Selasa, 17 November 2026 pukul 10.40 WIB, petisi tersebut telah memperoleh 21.477 tanda tangan terverifikasi dan dibagikan sebanyak 26.035 kali.
Petisi tersebut memuat tiga tuntutan utama terkait keterbukaan dokumen pendidikan anggota DPR RI. Pertama, meminta pimpinan DPR mewajibkan seluruh anggota membuka dokumen ijazah, mulai dari tingkat sekolah menengah hingga pendidikan tinggi.
Kedua, petisi mendesak KPU RI dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif. Hasil verifikasi tersebut juga diminta dibuka agar dapat diakses masyarakat luas.
Ketiga, petisi meminta seluruh anggota DPR secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka kepada publik. Langkah tersebut dinilai pembuat petisi dapat membuktikan integritas anggota dewan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.



