Buntut kasus suap ATR/BPN Bogor, KPK panggil 8 kepala BPN se-Jawa Timur hari ini

banner 120x600

Ringkasan Berita:

  • KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 8 Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) se-Jawa Timur pada Rabu (11/11/2026). 
  • Pemeriksaan yang digelar di dua lokasi terpisah ini dilakukan untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) wilayah Bogor.

 

efosnews.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap delapan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) se-Jawa Timur pada hari ini, Rabu (11/11/2026). 

Pemeriksaan yang digelar di dua lokasi terpisah ini dilakukan untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) wilayah Bogor.

“Hari ini penyidik mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN wilayah Bogor. Pemeriksaan dilakukan di dua lokasi, yakni di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

Pemeriksaan pertama dipusatkan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur. 

Fokus penyidik di lokasi ini adalah menggali keterangan dari delapan pejabat eselon di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur. Kedelapan saksi tersebut meliputi:

1. Herman Hidayat – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan (2024–Sekarang)

2. Wawas Setiawan – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang (April 2026–Sekarang)

3. Suwono Budi Hartono – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan (Mei 2026–Sekarang)/eks Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk (2024–April 2026)

4. Suamrlin – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro (April 2026–Sekarang)

5. Suharno – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar (April 2026–Sekarang)

6. Rully Handayani – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun (April 2026–Sekarang)

7. Adolf Severlianus Puahadi – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi/eks Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun (April 2024–April 2026)

8. Muhammad Arifin Siregar – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan (2025–Sekarang)

Sementara itu, tim penyidik lainnya juga melakukan pemeriksaan secara maraton di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. 

Terdapat empat orang saksi dari pihak swasta dan internal BPN Bogor yang dipanggil hari ini, yaitu:

1. Hercules Rosario Marshal – Pihak Swasta

2. Perri Dwi Cahyono – Supir Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bogor I

3. Wilson Tambunan – Asisten Kantah Bogor I

4. Tredi Wibikasa – Legal PT Summarecon Agung Tbk

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti mengenai tingkat kehadiran dari para saksi yang telah dipanggil oleh tim penyidik lembaga antirasuah tersebut.

Konstruksi Kasus Suap HGB Summarecon

Pemanggilan belasan saksi ini merupakan langkah pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 14 September 2026 lalu di wilayah Jabodetabek. 

Perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) dan pemecahan HGB ke Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola oleh PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Tanah tersebut rupanya masih bersengketa dengan ahli waris pemilik sebelumnya. 

Setelah terjadi proses tarik-ulur dan mediasi, pihak Summarecon berupaya melobi Sontang Coin Manurung (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I) untuk membuka blokir dan memecah HGB.

Dalam proses lobi tersebut, Sontang diduga meminta fee dengan kode “dua” yang merujuk pada angka Rp2 miliar melalui Erwin, pihak swasta yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.

Pihak Summarecon yang diwakili oleh Direktur Utamanya, Adrianto Pitojo Adi, menyanggupi pembayaran sebesar Rp1,5 miliar. 

Dari uang tersebut, Rp200 juta telah diserahkan Erwin kepada Sontang di sebuah kafe di Jakarta Selatan.

Gratifikasi dan Penyitaan Rp 106,3 Miliar

Selain kasus Summarecon, KPK juga mengendus adanya pusaran gratifikasi terkait mutasi-promosi jabatan dan pelayanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN. 

Praktik lancung ini melibatkan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Lampri, beserta sejumlah orang kepercayaan menteri yang bertindak sebagai pengepul uang.

Dalam penggeledahan sebelumnya, penyidik berhasil mengamankan barang bukti tunai dengan total nilai mencapai Rp106,3 miliar. 

Uang tersebut ditemukan dalam berbagai mata uang, mulai dari rupiah, dolar AS, dolar Singapura, riyal, hingga ringgit Malaysia, yang sebagian besar disembunyikan di dalam sembilan koper merah dan kardus-kardus di kediaman tersangka Arif Sugiyanto.

Saat ini, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka dalam pusaran kasus ini dan seluruhnya tengah menjalani penahanan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Secret Link